1. Kebijakan Desa tentang Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBDes
2. Kebijakan desa mengenai mekanisme Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
3. Kebijakan Desa tentang pengendalian gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
4. Keberadaan perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran dengan pihak penyedia, dan telah melalui proses pengadaan barang jasa di Desa
5. Kebijakan Desa tentang Pakta Integritas dan sejenisnya
6. Keberadaan kegiatan pengawasan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa
7. Keberadaan tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan dan pemeriksaan dari pemerintah pusat daerah
8. Tidak ada aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi
9. Keberadaan layanan pengaduan bagi masyarakat
10. Keberadaan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah desa
11. Keterbukaan dan akses masyarakat desa
12. Keberadaan media informasi tentang ABPDes di Balai Desa dan atau tempat lain yang mudah diakses oleh masyarakat
13. Keberadaan Maklumat Pelayanan
14. Partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa
15. Kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktik gratifikasi, suap dan konflik kepentingan
16. Keterlibatan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa
17. Budaya lokal hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi
18. Tokoh dalam pencegahan tipikor