Ruang informasi dan edukasi untuk memperkuat tata kelola Desa Godong yang transparan, akuntabel, melayani, serta melibatkan masyarakat dalam pencegahan korupsi.
KPK melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat mengembangkan Program Desa Antikorupsi untuk membangun integritas, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, serta meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Pencegahan korupsi di tingkat desa berkaitan langsung dengan cara perencanaan, pengelolaan anggaran, pelayanan, pengawasan, keterbukaan informasi, dan partisipasi warga dijalankan secara konsisten. Karena itu, pembentukan budaya antikorupsi perlu melibatkan pemerintah desa dan seluruh unsur masyarakat.
Lima area berikut menjadi kerangka utama indikator Desa Antikorupsi yang digunakan KPK dalam pembinaan dan penilaian.
Mendorong proses manajemen desa dan kinerja perangkat desa yang lebih efektif, jelas, terukur, dan berintegritas.
Memperkuat pengendalian, evaluasi, tindak lanjut pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
Mendorong standar pelayanan, mekanisme pengaduan, dan keterbukaan informasi agar layanan semakin mudah diawasi masyarakat.
Mendorong masyarakat ikut terlibat dalam pencegahan korupsi, pengawasan, musyawarah, dan penyampaian masukan.
Menguatkan nilai dan kebiasaan baik yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari budaya integritas dan antikorupsi.
KPK mengenalkan sembilan nilai integritas sebagai dasar pembentukan perilaku antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.
Integritas desa membutuhkan partisipasi dua arah: pemerintah desa membuka informasi dan layanan, sementara masyarakat menggunakan ruang partisipasi secara bertanggung jawab.
Gunakan kanal resmi desa untuk memahami program, layanan, kegiatan, dan informasi yang dapat diakses masyarakat.
Berikan kritik, usulan, dan pengaduan secara jelas, beritikad baik, serta didukung informasi yang dapat ditindaklanjuti.
Tolak gratifikasi, suap, konflik kepentingan, manipulasi, serta praktik lain yang merusak kepercayaan dan pelayanan publik.
KPK menyediakan layanan Pengaduan Masyarakat. Kualitas laporan, kronologi yang jelas, dan dokumen pendukung membantu proses verifikasi. Gunakan saluran resmi dan hindari mempublikasikan identitas atau bukti sensitif secara sembarangan.
Materi pada halaman ini diringkas dari kanal resmi Komisi Pemberantasan Korupsi.